KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DI-NONJOBKAN

Yogyakarta-Komnews, Menurut salah satu Kepala Seksi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Pegunungan Bintang,” Kepala Bappeda, Ir.Michael A.E.Mantiri, M.Si telah di-nonjobkan pada bulan november 2013 karena telah melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala Bappeda, ungkapnya melalui telepon seluler, sabtu (18/01/14). Lanjutnya, semenjak Ir.Michael A.E.Mantiri, M.Si menggantikan kepala Bappeda yang lama Drs.Waryono,M.Si, diri jarang ke kantor ataupun mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Maka dari itu, Bupati Pegunungan Bintang, Drs.Welington.L Wenda, M.Si telah memberhentikan jabatannya sebagai Kepala Bappeda. Didalam surat pemberhentian, Michael A.E.Mantiri diberhentikan pada bulan November tetapi berhenti beraktivitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pada bulan desember 2013. Selain itu, seluruh Dinas, Badan, Bagian dan Distrik yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang belum menerima DPA karena belum ada yang menempati posisinya, sehingga para PNS tidak bisa melaksanakan kegiatan MUSREMBANG untuk membahas Rencana Kerja Satu Tahun Anggaran ( RENJA 2014 ). Dampaknya aktivitas di kabupaten sangat disayangkan karena lumpuh total, ungkapnya. Menurut pengakuan Kepala Seksi bidang Ekonomi di Bappeda, sekarang para pegawai negeri sipil belum menerima gaji bulan januari 2014 karena Kepala Bappeda belum menandatangani SP2D sebagai dasar untuk mencairkan dana. Para staf pegawai Bappeda sekarang menjadi korban karena ulanya pimpinan mereka. Yang akan menempati posisi Kepala Bappeda belum ditentukan sampai dengan sekarang ini, sehingga para kepala-kepala bidang, seksi serta staf Bappeda masih menunggu keputusan dari Bupati selaku penentu keputusan. Dengan demikian, Renja-Renstra pada tahun 2014 belum dibahas dalam MUSREMBANG Kabupaten. Lanjutnya, pada masa jabatannya Michael A.E.Mantiri, program pembangunan yang dirancangnya sangat bagus, tetapi dilapangan tidak terealisasikan dengan baik, sehingga program yang beliau rancang tidak ada yang berhasil dibandingkan dengan mantan kepala Bappeda yang lama. Itulah kenyataan yang kami lihat pada masa jabatannya sebagai kepala Bappeda kabupaten Pegunungan Bintang, ungkapnya. Tugas pokok dari Bappeda setiap tahun, diantaranya Musrembang, Monitoring Lapangan dan Monitoring Meja. Tujuan monitoring lapangan adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh setiap Dinas, Badan, Bagian dan Distrik. Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah selalu melakukan pemeriksaan disetiap sektor baik ditingkat distrik maupun ditingkat kabupaten untuk memastikan bahwa program yang dirancang sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan tujuan monitoring meja adalah mengevaluasi kembali hasil rancangan program kerja direncanakan oleh setiap Dinas, Badan, Bagian dan tingkat Distrik. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bappeda, kemudian menghadirkan setiap Dinas, Badan, Bagian dan Kepala Distrik, dengan maksud untuk memastikan program-program yang sudah berjalan maupun belum diselesaikan dilaksanakan sebelum mengadakan Musrembang kabupaten. Ada dua jenis Musrembang yaitu Musrembang kabupaten dan Musrembang distrik. Musrembang distrik adalah Bappeda langsung mengambil data di tingkat distrik. Sedangkan Musrembang kabupaten adalah membahas seluruh rancangan program kerja yang direncanakan oleh setiap Dinas, Badan, Bagian dan tingkat Distrik, yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang baru. Menurut informasi yang dihimpun dari internal Bappeda, awal tahun 2013-2014 belum ada tanda-tanda untuk melaksanakan kegiatan Musrembang karena kepala Bappeda yang baru belum dilantik secara resmi oleh Bupati. Para staf di Bappeda belum melakukan aktivitas kantor sebagaiman mestinya karena masih menunggu pimpinannya yang baru. “ kami masuk kantor, mau kerja apa?, sementara program kerja belum dievaluasi secara keseluruhan”, keluh staf di Bappeda ketika di hubungi Komnews. (Chally Was/Komnews)

HASIL PERTEMUAN PEMERINTAH DAERAH. MAHASIWA PELAJAR DAN MITRA PENDIDIKAN

Yogyakarta-Komnews, Menanggapi surat seruan kasi Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang, pemerintah daerah dari kalangan eksekutif dan legislative membentuk tim dan mengunjungi mahasiswa di Yogyakarta. Dari Kalangan eksekutif  yang hadir adalah Wakil Bupati, Kabag Keuangan, Kepala Bappeda dan anggotanya, Kepala Dinas P&P, dan bendahara umum. Sedangkan dari legislatif yang hadir adalah Ketua DPRD, Ketua Komisi Pendidikan, Ketua Komisi Anggaran dan 4 anggota DPRD lainnya. Diskusi tersebut dilaksanakan di Wisma Prambanan Yogyakarta, senin (22/07/13). Sejumlah agenda yang dibicarakan, terutama mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi  mitra kerja sama pendidikan yang berdampak langsung juga terhadap studi  mahasiswa dan  pelajar  Pegunungan Bintang di Jawa.

Sesi pertama mitra kerja sama, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma, Yayasan Binterbusih menyampaikan laporan perkembangan mahasiswa dan kendala-kendala yang sering alami. Dari ketiga mitra kerja sama tersebut menemuai kendala yang sama yaitu, komunikasi dengan pemerintah sangat minim. Dimana setiap kali pengiriman surat tidak pernah dibalas, telp tidak diangkat dan sms tidak balas. Akhirnya timbulnya persoalan-persoalan seperti keterlambatan pengiriman uang, kurangnnya fungsi kontrol dari pemerintah dll.

Sesi kedua perwakilan mahasiswa, pelajar dan Ketua Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang menyampaikan persoalan yang sering dialami. Melkior Sitokdana menyampaikan materi tentang pembangunan sumber daya manusia Pegunungan Bintang melalui kerja sama mitra pendidikan, menjelaskan tentang kebijakan pemerintah daerah sejak tahun 2003 hingga 2013. Menurutnya pengiriman mahasiswa dan pelajar ke mitra kerja sama berhenti ketika pergantian kepemimpinan Welington Jilid II, mulai tahun 2011 tidak ada pengiriman. Kemudian dilanjutkan lagi Agustinus Uropka mewakili mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Menurutnya keterlambatan pengiriman uang yang sering terjadi secara langsung  menggangu konsentrasi belajar mahasiswa. Kemudian secara langsung mengkritik perilaku Kabag Keuangan dan Bendahara Umum yang sering tidak bekerja secara professional.”Kabag keuangan dan bendahara sangat sulit untuk dihubungi, bahkan persoalan ini terjadi karena ulah mereka”, katanya.

Perwakilan mahasiswa dari Surya Institut, Salmon Kasipmabin menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi selama mereka kuliah di Surya Institut, dimana sejak pengirimannya pemerintah seolah-olah lepas tangan, tidak ada perhatian yang serius. Bahkan mereka pernah mengirim proposal ke pemerintah daerah terkait uang biaya hidup tetapi belum ada jawaban hingga sekarang. Menurutnya, kami yang di Surya Institute semua dari ilmu eksata, untuk itu kami butuh uang untuk membeli perlengkapan alat uji, karena ilmu eksata itu butuh pembuktian. Kami berkomitmen apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah sampai kami menyelesaikan kuliah maka kami tidak akan mengabdi di Pegunungan Bintang, tegasnya.

Perwakilan dari UP4B, menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi, menurutnya mereka dikirim ke kota studi masing-masing diseluruh Indonesia. Mereka hanya diberi 5.000.000 dan selanjutnya tidak pernah ada pengiriman uang dari pemerintah daerah. Sudah 1 tahun kami tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah sehingga kami mengalami kesulitan uang makan dan tempat tinggal, sedangkan kuliah dibayar langsung dari Dikti. Sebenarnya UP4B ditanggani oleh dinas pendidikan kabupaten tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Pernah berkomunikasi dengan bendahara dinas pendidikan, dan pernah dia minta no rekening tetapi sampai sekarang belum dikirim, katanya.

Perwakilan pelajar, Paskalis Sanding Pom Kasipmabin menyampaikan beberapa hal, berharap pemerintah secara kontiniu mengirim pelajar ke Semarang, perlu kunjungan langsung ke Semarang untuk melihat langsung aktivitas pelajar. Menurutnya, mulai tahun 2009 pemerintah belum pernah ada kunjungan ke kota studi Semarang. Uropbob dari Eksekutif dan Legislatif perlu disadari bahwa; Paul Sudiyo (Direktur Binterbusih) itu orang Yogyakarta, tetapi demi orang Papua di biasa gadai rumah dan mobil untuk membiyai mahasiswa dan pelajar Pegunungan Bintang, ujarnya dengan nada tegas.

Atas dasar sejumlah persoalan yang ada, mahasiswa dan pelajar secara langsung menyampaikan pernyataan sikap; menuntut pemerintah daerah memperjelas dana pendidikan kabupaten Pegunungan Bintang dari tahun 2009-2013. Mendesak untuk melunasi utang-utang (di universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yayasan Binterbusih, dan Surya Institut) yang selama ini yang digunakan oleh mahasiswa Pegunungan Bintang untuk membiayai kuliah, biaya hidup, biaya tempat tinggal, dan biaya kesehatan selambat-lambatnya akhir bulan juli 2013. Apabila dalam bulan juli tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, maka seluruh masyarakat Pegunungan Bintang akan mengambil langkah konkrit ditingkat pusat maupun daerah, termasuk aksi demo besar-besaran di Oksibil. Mendesak pemerintah daerah memberikan beasiswa penuh kepada semua mahasiswa Pegunungan Bintang di seluruh Indonesia. Mendesak untuk menggantikan jabatan Sekda, Bendahara Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Keuangan dengan orang yang kompeten, jika tidak diganti maka Bupati Pegunungan Bintang harus mundur secara terhormat. Mendesak menggantikan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang membidangi Komisi Pendidikan dengan orang yang kompeten.

Sesi ketiga, Wakil Bupati menyampaikan berbagai pokok pemikiran tentang pengembangan Sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Menurutnya, sekarang fokus membenahi pendidikan dari dasar, itulah alasan tidak mengirim mahasiswa ke mitra kerja sama. Kemudian beliau mengkritisi isi surat yang ditujuhkan kepada seluruh orang Aplim Apom. Menurutnya surat tersebut sangat tidak beretika, terlalu keras dan beberapa tulisan yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Terutama isi surat yang menyatakan, “Wakil Bupati sangat jarang ada di Oksibil, selalu keluar ke Jayapura-Jakarta dan Jayapura-Papua New Gunea, entah urusan daerah atau urusan pribadi”, beliau membantah pernyataan tersebut. Dengan tegas wakil bupati mengatakan, selama 2 tahun terakhir selalu berada di Oksibil, katanya. Kemudian beliau menyampaikan terima kasih kepada mitra kerja sama pendidikan, “terima kasih Bapak dan Ibu dapat membimbing anak-anak kami”, ucapnya. Kemudian menanggapi pernyataan sikap dari mahasiswa, beliau mangatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada lagi yang namanya utang dengan mitra kerja sama pendidikan, kemudian mengenai tuntutan pergantian beberapa jabatan struktural tersebut, beliau mengatakan bahwa tidak segampang yang dipikirkan mahasiswa, semua itu butuh waktu yang lama dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, katanya.

Ketua DPRD menjawab tuntutan mahasiswa, dimana tuntutan tentang menuntut DPRD membuat dan mengesahkan Perda tentang harga barang. Ketua DPRD mengatakan, tidak mungkin buat perda tentang harga barang dan jasa, karena harga barang dan jasa selalu berubah setiap saat, katanya. Kemudian beliau menyetujui akan diberlakukan beasiswa penuh kepada mahasiswa Pegunungan Bintang seluruh Indonesia. Beliau mengatakan, setelah pulang ke daerah akan membahas tuntutan tersebut, karena dinilai sangat bagus untuk di terapkan. Lanjut, dana pendidikan yang selalu didengung-dengungkan 20% tersebut, memang bunyinya seperti itu tetapi sampai di daerah tidak sudah terbagi-bagi ke berbagai sektor, dan dana yang digunakan untuk membiyai mahasiswa melalui mitra kerja pendidikan adalah bersumber dari dana hibah, katanya.

Menurut Ketua Bappeda, untuk pembangunan sumber daya manusia Pegunungan Bintang telah dibentuk Tim Pembangunan Sumber Daya Manusia Pegunungan Bintang. Tim tersebut ada untuk mempersiapkan manusia yang utuh. Beliau juga mengatakan, dana untuk pengembangan sumber daya manusia disemua SKPD ada, tinggal kelolah dengan tepat pasti akan lebih baik. Menanggapi IPM Untuk di Papua, kabupaten Pegunungan Bintang masih dibawah Kabupaten Dogiyai dan  Lanny Jaya padahal kedua kabupaten tersebut   dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008.  Kepala Bappeda mengatakan bahwa; IPM butuh pembangunan yang sinergis, IPM tidak bisa dilihat dari sisi pendidikan tetapi dari semua sisi, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infratruktur, dsb. Semua itu harus saling teritegrasi sehingga menciptakan manusia yang seutuhnya, katanya.

Mewakili alumni dan senioritas Komapo, Spey Bidana, ST, M.Si mensharing pengalamannya ketika studi di Yogyakarta. Menurutnya, dulu hidupnya susah karena tidak dapat bantuan dari pemerintah seperti sekarang. Dulu saya dapat beasiswa 200.000 /perbulan, uang tersebut saya membayar uang kos, membeli buku, print-print tugas, biaya lab, membeli makanan dana, membayar ongkos taksi, dsb, katanya. Beliau menyangkan mahasiswa sekarang yang banyak dapat dana dari berbagai sumber tetapi tidak diatur dengan Baik. “Sumber pendapatan mahasiswa sekarang ada 3; yang pertama sumber daya pemerintah, yang kedua dari orang tua dan yang ketiga dari teman-teman dekat”. Dana banyak tetapi mahasiswa selalu mengeluh untuk uang. Berharap mahasiswa dan pelajar harus sadar dan semua dana yang ada dikelolah dengan baik , tegasnya.

Kabag Keuangan, Marthen Manurung menjelaskan berbagai alasan mengapa dia tidak cepat mengeluarkan uang. Menurutnya dana harus dikeluarkan hati-hati karena kalau salah bisa berakibat fatal. Selama ini pengelolahan keuangan untuk daerah baru seperti Pegunungan Bintang kita masuk kategori terbaik, katanya. Menanggapi keluhan mahasiswa dan mitra kerja sama tentang telpon dan sms dari mereka tidak biasa dibalas, beliau mengatakan mahasiswa yang telpon saya tidak angkat karena mereka selalu minta-minta uang. Sebenarnya kami bisa memberi uang tetapi pertanggunjawaban terhadap negera bagaimana? kalau peruntukkannya tidak jelas. Kemudian beliau menepis pernyataan lembaga kerja sama, menurutnya selalu menerima telpon dan balas smsnya dari mitra  kerja sama, katanya.

Selelah diskusi dengan mahasiswa, pemerintah daerah dan mitra kerja sama bertemu secara tertutup, membicarakan segala persoalan yang selama ini terjadi serta keputusan-keputusan dilakukan untuk memperbaiki sejumlah persoalan-persoalan yang selama ini tidak berjalan baik. Pemerintah daerah telah berencana akan mengunjungi seluruh kota studi di seluruh Indonesia untuk menyamakan konsep untuk pembangunan pendidikan Pegunungan Bintang. Diselah-selah diskusi Tim Pembangunan Sumber Daya Manusia Pegunungan Bintang meminta mahasiswa membuat konsep pembangunan sumber daya manusia. (Mecko)